erita Lampung Calon Bupati Gresik Yoblos Bareng 4 Istrinya ;Calon Bupati Gresik independen, Mujitabah, paling menarik perhatian saat mencoblos di TPS. Dia diiringi empat istrinya yang mencoblos mulai istri tua hingga paling muda. Rumah besar dengan bangunan setengah jadi tampak mentereng di Desa Hulaan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik. Bangunan tingkat berlantai 2 tersebut memang berbeda dibanding rumah warga lain di sekitarnya.
Selang beberapa saat kemudian seorang lelaki berbadan tegap keluar dengan senyum tersungging menyapa. Pria berpeci yang dikenal dengan Gus Tabah ini mengatakan, mencoblos bersama empat istrinya.
”Ya, kita nyoblos bareng di TPS,” ujar pria yang memiliki 15 anak ini sembari membenarkan letak selendang surban putih di pundak kanannya.
Dengan percaya diri cabup independen ini mengatakan, dirinya akan menggandeng keempat istrinya menuju Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10. Ia mengaku, tidak malu meski 4 istrinya ikut bersama memberikan hak suara di TPS yang sama.
“Saya hanya ingin menunjukkan kepada khalayak bahwa dengan istri lebih dari satu bukan aib, tapi sebuah anugerah keadilan yang harus ditunjukkan sebagai sebuah keterbukaan,” terang lelaki yang mengaku didukung lebih dari 37 ribu suara dari hampir 900 ribu pemilih terdaftar di Pilbup Gresik.
Sebelum berangkat menuju TPS, Gus Tabah sempat memberikan kecupan mesra di pipi kanan dan kiri 4 istri tercintanya. Begitu pula anak-anaknya yang siap mengiringi Gus Tabah ikut memberikan support dengan kecupan yang sama di pipi sang bapak.
”Ini merupakan pertanda baik, dan mari kita berdoa dulu sebelum kita berangkat menunaikan panggilan hak suara. Semoga Allah Swt selalu melindungi kita semua dan memberikan jalan yang terbaik untuk kita,” ajaknya yang diamini para istri, anak dan seluruh penghuni rumah.
Diiringi sejumlah orang dekat dan beberapa anaknya, cabup yang terkaya dengan jumlah harta Rp 84 miliar dibanding 5 pasangan calon lainnya itu mendatangi lokasi satu dari 11 TPS di Desa Hulaan sekitar pukul 10.00. Menumpang mobil Honda CRV warna hitam nopol W 99 RG, Mujitabah bersama 4 istrinya diarak beramai-ramai menuju TPS 10 di desa setempat.
“Saya akan berangkat bersama bapak sekaligus Ummi Susi, Ummi Anis dan Ummi Ifa dalam satu mobil. Ini menunjukkan, bahwa kita memang selalu mendukung pencalonan bapak,” ujar Siswatim, istri pertama Mujitabah sesaat sebelum memasuki mobilnya.
Gus Tabah yang mengenakan stelan motif batik warna cokelat dipadu celana hitam berpeci tersebut disambut meriah warga sekitar TPS tempatnya memberikan hak suara. Dengan selendang surban dipundak kanannya, lelaki usia 50 tahun tersebut menyambut sorak warga dengan lambaian tangannya.
Keempat istri cabup Gresik yang berpasangan dengan Suwarno sebagai cawabup independen yang juga mengenakan batik dengan motif dan warna serupa dengan suaminya itu berjalan beriringan sesuai dengan ‘urut kacang’ saat masuk bilik suara. Setelah Mujitabah, dilanjutkan istri pertama Siswatim dengan nomor urut panggil 215 yang disusul Esther Dennys Susilowati di nomor urut 216.
“Kemudian Bu Masfufah Juliana nomor urutnya 217 dan terakhir bu Nasifah menyalurkan aspirasinya,” tukas Hari Subagyo, Ketua KPPS TPS 10 Desa Hulaan, Kecamatan Menganti, Gresik.
Usai memberikan hak suaranya, Gus Tabah mengaku, selalu mengarahkan 4 istrinya untuk memilih sesuai kata hati dan nurani. Ia berpesan, agar bisa menjadi contoh dan teladan di masyarakat, khususnya pemilih di Pilbup Gresik ini.
“Meski saya tidak pernah mengarahkan untuk memilih saya, tapi saya yakin, 4 istri saya tetap memberikan suaranya kepada saya,” katanya percaya diri.
READMORE...
Rabu, 26 Mei 2010
Calon Bupati Gresik Yoblos Bareng 4 Istrinya
Sabtu, 15 Mei 2010
4 Alasan mengapa memilih Monash-Syamsul
4 Alasan mengapa memilih Monash-Syamsul
1. REFORMIS
Siap melakuakan perubahan dan perjuangan untuk rakyat
2. PROFESIONAL
Terampil dalam mengelola pmerintahan daerah, amanah, jujur dan dapat dipertanggungjawabkan
3. BERSIH
Anti korupsi, kolusi dan nepotisme
4. PEDULI DAN AKOMODATIF
Proaktif dalam persoalan yang dihadapi rakyat, lapang dada dan siap menampung aspirasi rakyat
READMORE...
Mohammad Nashihan, Drs., SH., MH.
Profil
Nama : Mohammad Nashihan, Drs., SH., MH.Tmpt & Tgl. Lahir : Gresik, 12 Juni 1956
Alamat : Desa Sumurber Kec. Panceng
Kab. Gresik
Isteri : Vilda Ariesya, SH.
Anak :
1. Muhammad Syurga Savero
2.Muhammad Adimas Firdaus
3.Muhammad Jannah Akhanul Khuluk
4.Muhammad Ziad Fawwaz
Orang Tua :
Ayah : M. Lasrun (Alm)
Ibu : Kamaliyah
Anak ke 4 dari 9 bersaudara.
Pendidikan :
Sekolah Madrasah Ibtidaiyah NU – Panceng - Gresik
Sekolah Menengah Pertama Islam NU 1 - Gresik
PGAN 6 tahun – Mojokerto
S-1 Pendidikan – IKIP – Surabaya
S-1 Hukum – Undar – Jombang
S-2 Hukum – Universitas Borobudur – Jakarta
Pekerjaan & Organisasi :
Advokat (2007 s/d sekarang)
Dosen Hukum Universitas Borobudur – Jakarta (2006 s/d sekarang)
Sekretaris Dewan Pengawas Universitas Islam Darul Ulum – Lamongan (2005 s/d sekarang)
Ketua Advokasi Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara RI (2007 s/d sekarang)
Nara sumber & Praktisi Hukum TVRI (2001 s/d sekarang)
Nara sumber & Praktisi Hukum Metro TV (2008 s/d sekarang)
Staf Khusus Sekretaris Pribadi Wapres (Mayjend TNI Mochtar) tahun 1995 s/d 1999
Staf Khusus Pribadi Ketua Yayasan Jodi Oetomo (Mantan Ka Bakin/Letjend TNI Soedibyo) tahun 1994 s/d 1999
Dewan Pengawas Yayasan Al-Khidmah Ponpes As-Salafi AL-FITHRAH Surabaya (1994 s/d 2000)
Perwira Penerangan Mabes ABRI (1989 s/d 1994)
Instruktur / Tenaga Pendidikan Polisi Padangbesi - Padang, Sumbar (1987 s/d 1989)
Pengacara Praktek (1980 s/d 1984)
Kepala Sekolah Tsanawiyah Al-Karimi Tebuwung – Dukun, Gresik (1979 s/d 1981) READMORE...
Selasa, 20 April 2010
PKS Nilai Baik Pengetatan Calon Kepala Daerah
Senin, 19/04/2010 14:19:51 | 571 hit | Versi Cetak | Email ke Rekan
PKS Nilai Baik Pengetatan Calon Kepala Daerah
"Secara tujuan baik, tapi harus hati-hati," kata dia.
TEMPO Interaktif, Jakarta - Anggota Komisi Pemerintahan dari Partai Keadilan Sejahtera, Mahfudz Siddiq mengatakan rencana pengetatan syarat calon kepala daerah sebagai sesuatu yang baik. "Secara substansi baik," kata Mahfuzd saat ditemui, Senin (19/4), di gedung DPR, Jakarta.
Namun dia meminta rencana itu jangan sampai melanggar prinsip-prinsip hukum yang lain, seperti hak warga negara dalam ikut berpolitik. Rencana itu juga jangan sampai menimbulkan multitafsir di kalangan
masyarakat sehingga akan menimbulkan polemik yang lebih luas.
Mahfudz menilai rencana revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pilkada itu sebagai upaya penguatan moral calon kepala daerah. Saat ini, kata dia, ada kecenderungan apatisme di kalangan masyarakat tentang merosotnya moral para pejabat. "Secara tujuan baik, tapi harus hati-hati," kata dia.
Karena itu, Mahfudz mengatakan pihaknya akan melihat terlebih dahulu draft revisi Undang-Undang Nomor 32/2004 yang akan diajukan pemerintah.
Sebenarnya, kata Mahfudz, Undang-Undang Nomor 32 sudah cukup memadai. Karena itu, dia mengusulkan, jika ingin ada pengetatan calon, maka itu bisa dilakukan oleh KPU dan KPUD. Nantinya KPU dan KPUD bisa melakukan seleksi terhadap calon kepala daerah dengan mempertanyakan segala kompetensi maupun track record moralnya. "Jadi bukan dijadikan syarat, tapi menjadi informasi yang dibuka di publik, biar nanti publik yang menilainya," katanya.
Jika syarat moral dijadikan syarat administrasi, kata Mahfudz, dia khawatir akan menimbulkan kesan menjegal calon.
Sumber: TempoInteraktif
Pengirim: MHN Update: 19/04/2010 Oleh: MHN
Jumat, 16/04/2010 15:02:06 | 1.325 hit | Versi Cetak | Email ke Rekan
Priok Berdarah
PKS: Dibiayai Uang Rakyat, Aparat Harus Lindungi Rakyat
"Jangan sampai aparat yang dibiayai dari uang rakyat, justru melukai masyarakat. Ini sangat disayangkan," ujar Luthfi.
Jakarta - Bentrokan antara polisi dan satpol PP melawan massa di Koja, Jakarta Utara, disesalkan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaq pun meminta agar aparat keamanan melindungi masyarakat, bukan menyakiti masyarakat.
"Jangan sampai aparat yang dibiayai dari uang rakyat, justru melukai masyarakat. Ini sangat disayangkan," ujar Luthfi dalam keterangan pers yang diterima detikcom, Kamis (15/3/2010).
Dalam pandangan anggota Komisi I DPR RI ini, semestinya hal seperti ini tidak terjadi jika pendekatan persuasif yang dikedepankan.
"Dalam negara demokrasi pendekatan persuasif dan dialogis harus dikedepankan," tegas dia.
Menurut Luthfi, bentrok di Tanjung Priok menggambarkan betapa pendekatan dialogis dan persuasif kurang dikedepankan. Akibatnya ongkos sosial (social cost) yang harus dibayar oleh pemerintah sangat besar. Belum lagi kerugian yang ditimbulkan akibat rusaknya berbagai fasilitas umum.
Luthfi berharap, semua pihak dapat mendinginkan suhu yang sempat memanas di Tanjung Priok, sehingga korban dan kerugian bisa diminimalisir.
"Pemerintah Daerah, aparat keamanan, juga perwakilan masyarakat sebaiknya duduk bersama untuk mencari solusi terbaik terhadap persoalan ini," pintanya.(rdf/nvc)
http://www.detiknews.com/read/2010/04/15/071552/1338586/10/pks-dibiayai-uang-rakyat-aparat-harus-lindungi-rakyat
READMORE...