PKS Nilai Baik Pengetatan Calon Kepala Daerah

Senin, 19/04/2010 14:19:51 | 571 hit | Versi Cetak | Email ke Rekan

PKS Nilai Baik Pengetatan Calon Kepala Daerah

"Secara tujuan baik, tapi harus hati-hati," kata dia.

TEMPO Interaktif, Jakarta - Anggota Komisi Pemerintahan dari Partai Keadilan Sejahtera, Mahfudz Siddiq mengatakan rencana pengetatan syarat calon kepala daerah sebagai sesuatu yang baik. "Secara substansi baik," kata Mahfuzd saat ditemui, Senin (19/4), di gedung DPR, Jakarta.

Namun dia meminta rencana itu jangan sampai melanggar prinsip-prinsip hukum yang lain, seperti hak warga negara dalam ikut berpolitik. Rencana itu juga jangan sampai menimbulkan multitafsir di kalangan
masyarakat sehingga akan menimbulkan polemik yang lebih luas.

Mahfudz menilai rencana revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pilkada itu sebagai upaya penguatan moral calon kepala daerah. Saat ini, kata dia, ada kecenderungan apatisme di kalangan masyarakat tentang merosotnya moral para pejabat. "Secara tujuan baik, tapi harus hati-hati," kata dia.

Karena itu, Mahfudz mengatakan pihaknya akan melihat terlebih dahulu draft revisi Undang-Undang Nomor 32/2004 yang akan diajukan pemerintah.

Sebenarnya, kata Mahfudz, Undang-Undang Nomor 32 sudah cukup memadai. Karena itu, dia mengusulkan, jika ingin ada pengetatan calon, maka itu bisa dilakukan oleh KPU dan KPUD. Nantinya KPU dan KPUD bisa melakukan seleksi terhadap calon kepala daerah dengan mempertanyakan segala kompetensi maupun track record moralnya. "Jadi bukan dijadikan syarat, tapi menjadi informasi yang dibuka di publik, biar nanti publik yang menilainya," katanya.

Jika syarat moral dijadikan syarat administrasi, kata Mahfudz, dia khawatir akan menimbulkan kesan menjegal calon.



Sumber: TempoInteraktif
Pengirim: MHN Update: 19/04/2010 Oleh: MHN


Jumat, 16/04/2010 15:02:06 | 1.325 hit | Versi Cetak | Email ke Rekan

Priok Berdarah

PKS: Dibiayai Uang Rakyat, Aparat Harus Lindungi Rakyat

"Jangan sampai aparat yang dibiayai dari uang rakyat, justru melukai masyarakat. Ini sangat disayangkan," ujar Luthfi.

Jakarta - Bentrokan antara polisi dan satpol PP melawan massa di Koja, Jakarta Utara, disesalkan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaq pun meminta agar aparat keamanan melindungi masyarakat, bukan menyakiti masyarakat.

"Jangan sampai aparat yang dibiayai dari uang rakyat, justru melukai masyarakat. Ini sangat disayangkan," ujar Luthfi dalam keterangan pers yang diterima detikcom, Kamis (15/3/2010).

Dalam pandangan anggota Komisi I DPR RI ini, semestinya hal seperti ini tidak terjadi jika pendekatan persuasif yang dikedepankan.

"Dalam negara demokrasi pendekatan persuasif dan dialogis harus dikedepankan," tegas dia.

Menurut Luthfi, bentrok di Tanjung Priok menggambarkan betapa pendekatan dialogis dan persuasif kurang dikedepankan. Akibatnya ongkos sosial (social cost) yang harus dibayar oleh pemerintah sangat besar. Belum lagi kerugian yang ditimbulkan akibat rusaknya berbagai fasilitas umum.

Luthfi berharap, semua pihak dapat mendinginkan suhu yang sempat memanas di Tanjung Priok, sehingga korban dan kerugian bisa diminimalisir.

"Pemerintah Daerah, aparat keamanan, juga perwakilan masyarakat sebaiknya duduk bersama untuk mencari solusi terbaik terhadap persoalan ini," pintanya.(rdf/nvc)

http://www.detiknews.com/read/2010/04/15/071552/1338586/10/pks-dibiayai-uang-rakyat-aparat-harus-lindungi-rakyat