Mohammad Nashihan, Drs., SH., MH.

Profil

Nama : Mohammad Nashihan, Drs., SH., MH.
Tmpt & Tgl. Lahir : Gresik, 12 Juni 1956
Alamat : Desa Sumurber Kec. Panceng
Kab. Gresik
Isteri : Vilda Ariesya, SH.
Anak :
1. Muhammad Syurga Savero
2.Muhammad Adimas Firdaus
3.Muhammad Jannah Akhanul Khuluk
4.Muhammad Ziad Fawwaz
Orang Tua :
Ayah : M. Lasrun (Alm)
Ibu : Kamaliyah

Anak ke 4 dari 9 bersaudara.

Pendidikan :
Sekolah Madrasah Ibtidaiyah NU – Panceng - Gresik
Sekolah Menengah Pertama Islam NU 1 - Gresik
PGAN 6 tahun – Mojokerto
S-1 Pendidikan – IKIP – Surabaya
S-1 Hukum – Undar – Jombang
S-2 Hukum – Universitas Borobudur – Jakarta

Pekerjaan & Organisasi :
Advokat (2007 s/d sekarang)
Dosen Hukum Universitas Borobudur – Jakarta (2006 s/d sekarang)
Sekretaris Dewan Pengawas Universitas Islam Darul Ulum – Lamongan (2005 s/d sekarang)
Ketua Advokasi Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara RI (2007 s/d sekarang)
Nara sumber & Praktisi Hukum TVRI (2001 s/d sekarang)
Nara sumber & Praktisi Hukum Metro TV (2008 s/d sekarang)
Staf Khusus Sekretaris Pribadi Wapres (Mayjend TNI Mochtar) tahun 1995 s/d 1999
Staf Khusus Pribadi Ketua Yayasan Jodi Oetomo (Mantan Ka Bakin/Letjend TNI Soedibyo) tahun 1994 s/d 1999
Dewan Pengawas Yayasan Al-Khidmah Ponpes As-Salafi AL-FITHRAH Surabaya (1994 s/d 2000)
Perwira Penerangan Mabes ABRI (1989 s/d 1994)
Instruktur / Tenaga Pendidikan Polisi Padangbesi - Padang, Sumbar (1987 s/d 1989)
Pengacara Praktek (1980 s/d 1984)
Kepala Sekolah Tsanawiyah Al-Karimi Tebuwung – Dukun, Gresik (1979 s/d 1981) READMORE...

PKS Nilai Baik Pengetatan Calon Kepala Daerah

Senin, 19/04/2010 14:19:51 | 571 hit | Versi Cetak | Email ke Rekan

PKS Nilai Baik Pengetatan Calon Kepala Daerah

"Secara tujuan baik, tapi harus hati-hati," kata dia.

TEMPO Interaktif, Jakarta - Anggota Komisi Pemerintahan dari Partai Keadilan Sejahtera, Mahfudz Siddiq mengatakan rencana pengetatan syarat calon kepala daerah sebagai sesuatu yang baik. "Secara substansi baik," kata Mahfuzd saat ditemui, Senin (19/4), di gedung DPR, Jakarta.

Namun dia meminta rencana itu jangan sampai melanggar prinsip-prinsip hukum yang lain, seperti hak warga negara dalam ikut berpolitik. Rencana itu juga jangan sampai menimbulkan multitafsir di kalangan
masyarakat sehingga akan menimbulkan polemik yang lebih luas.

Mahfudz menilai rencana revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pilkada itu sebagai upaya penguatan moral calon kepala daerah. Saat ini, kata dia, ada kecenderungan apatisme di kalangan masyarakat tentang merosotnya moral para pejabat. "Secara tujuan baik, tapi harus hati-hati," kata dia.

Karena itu, Mahfudz mengatakan pihaknya akan melihat terlebih dahulu draft revisi Undang-Undang Nomor 32/2004 yang akan diajukan pemerintah.

Sebenarnya, kata Mahfudz, Undang-Undang Nomor 32 sudah cukup memadai. Karena itu, dia mengusulkan, jika ingin ada pengetatan calon, maka itu bisa dilakukan oleh KPU dan KPUD. Nantinya KPU dan KPUD bisa melakukan seleksi terhadap calon kepala daerah dengan mempertanyakan segala kompetensi maupun track record moralnya. "Jadi bukan dijadikan syarat, tapi menjadi informasi yang dibuka di publik, biar nanti publik yang menilainya," katanya.

Jika syarat moral dijadikan syarat administrasi, kata Mahfudz, dia khawatir akan menimbulkan kesan menjegal calon.



Sumber: TempoInteraktif
Pengirim: MHN Update: 19/04/2010 Oleh: MHN


Jumat, 16/04/2010 15:02:06 | 1.325 hit | Versi Cetak | Email ke Rekan

Priok Berdarah

PKS: Dibiayai Uang Rakyat, Aparat Harus Lindungi Rakyat

"Jangan sampai aparat yang dibiayai dari uang rakyat, justru melukai masyarakat. Ini sangat disayangkan," ujar Luthfi.

Jakarta - Bentrokan antara polisi dan satpol PP melawan massa di Koja, Jakarta Utara, disesalkan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaq pun meminta agar aparat keamanan melindungi masyarakat, bukan menyakiti masyarakat.

"Jangan sampai aparat yang dibiayai dari uang rakyat, justru melukai masyarakat. Ini sangat disayangkan," ujar Luthfi dalam keterangan pers yang diterima detikcom, Kamis (15/3/2010).

Dalam pandangan anggota Komisi I DPR RI ini, semestinya hal seperti ini tidak terjadi jika pendekatan persuasif yang dikedepankan.

"Dalam negara demokrasi pendekatan persuasif dan dialogis harus dikedepankan," tegas dia.

Menurut Luthfi, bentrok di Tanjung Priok menggambarkan betapa pendekatan dialogis dan persuasif kurang dikedepankan. Akibatnya ongkos sosial (social cost) yang harus dibayar oleh pemerintah sangat besar. Belum lagi kerugian yang ditimbulkan akibat rusaknya berbagai fasilitas umum.

Luthfi berharap, semua pihak dapat mendinginkan suhu yang sempat memanas di Tanjung Priok, sehingga korban dan kerugian bisa diminimalisir.

"Pemerintah Daerah, aparat keamanan, juga perwakilan masyarakat sebaiknya duduk bersama untuk mencari solusi terbaik terhadap persoalan ini," pintanya.(rdf/nvc)

http://www.detiknews.com/read/2010/04/15/071552/1338586/10/pks-dibiayai-uang-rakyat-aparat-harus-lindungi-rakyat READMORE...

no urut calon bupati gresik 2010

no urut calon bupati can wakilbupati kabipaten gresik 2010 acalam sebagai berikut

1. BANI ( BAMBANG SUHARTONO - ABDULLAH QONIK )
2.  TABAH (MUJITABAH - SUWARNO)
3.   SQ (SAMBARI - QOSIM  )
4. MA ( MOHAMMAD NASHIHAN - SAMSUL MA'ARIF)
5 HUMAS  (HUSNUL KHULUQ MUSYAFAK NOER)
6. S2BY (SASTRO SOEWITO - SAMWIL )

SESUAI HASIL UNDIAN YANG dilakukan di graha petro tadi siang 25 Maret 2010

  READMORE...

Pilbup Gresik Potensial Diikuti Enam Kontestan

GRESIK - Tiga pasangan calon bupati (cabup) dan calon wakil bupati (cawabup) Gresik mendaftarkan diri ke KPU kemarin (25/2). Mereka adalah Bambang Suhartono-Abdullah Qonik (Bani) yang diusung PDIP; Husnul Khuluq-Musyafak Noer (Humas) yang diusung PKB, PPP, dan PKNU; serta Sastro Soewito-Samwil yang diusung Partai Demokrat (PD).

Yang pertama tiba di Kantor KPU adalah Humas. Rombongan itu tiba pukul 13.00 dengan berjalan kaki dari Masjid Agung Gresik. Sekitar setengah jam kemudian, pasangan Bani tiba di Kantor KPU. Juga mengambil start di Masjid Agung, rombongan Bani tiba pukul 14.30. Sedangkan pasangan Sastro-Samwil tiba pukul 16.00.

Satu pasangan lagi . Yakni, Mohammad Nashihan-Syamsul Maarif. Pasangan ini diusung oleh PAN dan gabungan partai nonkursi salah satunya yaitu PKS Gresik sebagai pengusung  . Mereka  mengembalikan formulir pukul 20.00 dengan diiringi oleh pendukungnya baik dari selatan ataupun utara menggunakan sepeda, mobil dan juga truk.

'
Berarti, sampai sekarang (kemarin sore) sudah ada lima pasang calon yang terdaftar. Tapi, semua belum melengkapi persyaratan. Semua calon kurang tes kesehatan,'' kata Anggota KPU Abdul Basid.

Dia lalu merinci, pasangan Bani dan Sastro-Samwil kurang tanda terima laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) dan tes kesehatan. Sedangkan Humas hanya kurang tes kesehatan. ''Semua saya persilakan melengkapi secepatnya. Tidak perlu menunggu sampai tanggal perbaikan kelengkapan pencalonan. Lebih cepat lebih baik,'' kata Basid.


Tentang persyaratan tes kesehatan yang belum dipenuhi semua calon, Basid mengatakan, tes itu akan dilakukan bersama-sama di RSUD dr Soetomo. ''Tes kesehatan memang belum dilakukan. Jadi, semua calon belum memenuhi pesyaratan tersebut,'' ujar Basid.

KPU, lanjutnya, juga akan memfasilitasi se­mua calon untuk mengantarkan form la­poran harta kekayaan penyelenggara ne­gara (LHKPN) kepada KPK di Jakarta. Ba­sid berharap, semua calon secepatnya me­ngisi blangko LHKPN dan meyerahka­nya ke KPU untuk diantar ke Jakarta. ''Ka­mi hanya butuh tanda terima laporan ter­sebut dari KPK,'' kata Basid. (rif/ris/soe) READMORE...